Dewan Pers

Dark/Light Mode

Vaksin Gratis Vs Bayar Sendiri

Selasa, 15 Desember 2020 05:23 WIB
SUPRATMAN
SUPRATMAN

 Sebelumnya 
Untuk yang gratis, apakah vaksinasinya juga gratis? Apakah tidak ada tagihan sama sekali? Misalnya, untuk biaya tenaga medis dan sebagainya. Publik biasa mengistilahkan ini sebagai “biaya administrasi”, “uang suntik” dan sebagainya.

Selain itu, urut-urutan prioritas perlu diperhatikan dengan baik. Jangan sampai ada kegaduhan dan keributan. Persentase serta perimbangan desa-kota atau antar daerah, juga perlu diperhatikan dengan baik.

Berita Terkait : Awalnya, Akhirnya...

Selain itu, perlu ada prosedur tetap untuk semua daerah. Karena, untuk bantuan sosial misalnya, masih terjadi tumpang-tindih, gaduh. Lagi-lagi, karena masih kacaunya data kependudukan kita.

Untuk yang melakukan vaksin mandiri, perlu diberi keyakinan bahwa vaksinnya sudah melewati prosedur yang benar. Bisa dipertanggungjawabkan. Uji klinisnya sudah tepat. Keamanannya terjamin. Harganya terjangkau. Jangan ada komersialisasi. Apalagi kalau berlebihan.

Berita Terkait : Kepala Daerah Hati-Hatilah!

Karenanya, perlu diawasi ketat. Jangan semuanya diserahkan ke pasar atau penyedia vaksin. Apalagi, masih ada yang tidak percaya adanya virus Covid-19, sehingga yang gratis pun ogah, apalagi harus bayar sendiri.

Yang tak kalah pentingnya, potensi-potensi kebocoran atau korupsi bisa diminimalisir. Dalam bentuk apa pun, sehingga bisa menumbuhkan kepercayaan dan keikhlasan rakyat. Termasuk dalam urusan vaksinasi.

Berita Terkait : Korupsi Karena Pede Dan Terkecoh

Ini penting, supaya tidak ada lagi yang mengatakan, “Mereka yang korupsi, kita yang disuruh bayar”. Karena, ketika ada korupsi, kepercayaan pun runtuh.***